Ketika Penegakan Hukum Jadi Komuditas

Oleh: Bambang Triyono

SALATIGA — Sejarah penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terlihat timbul tenggelam seiring dengan pergantian kekuasaan. Ungkapan tersebut dilontarkan Yudi Kristiadi saat mengisi diskusi di Fakultas Hukum UKSW. Yudi Kristiadi adalah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ia doktor lulusan Universitas Diponegoro, Semarang.

Diskusi yang diadakan Kamis, 27 Maret 2008, di ruang F309 itu bertema “Pemetaan Kasus BLBI dan Kinerja Penegak Hukum.” Selain Yudi Kristiadi, narasumber lainnya adalah Yunantyo Adi Setyawan (Wartawan Suara Merdeka), dan Arie Siswanto (Wakil Dekan FH UKSW).

Yudi Kristiadi mengatakan aparat penegak hukum tidak lagi punya kepekaan sosial. Kebijakan penegakan hukum terjebak budaya yang korup. Ia menganjurkan kasus korupsi BLBI yang melibatkan Jaksa Urip Tri Gunawan dibuka kembali. Kerugian negara yang triliunan rupiah seperti kasus BLBI, bila nominalnya dicairkan pakai pecahan seribuan, maka jumlah lembaran uangnya bisa dipakai menutup separuh luas wilayah Indonesia. Dalam kasus tersebut, Urip Tri Gunawan menerima suap Rp 6 miliar. Yudi Kristiadi mengatakan bahwa ini bisa dijadikan momen perbaikan kejaksaan.

Arie Siswanto lebih menyoroti kasus BLBI dari kacamata akademisi. Peristiwa tersebut dipandangnya menampilkan puncak gunung es dari sebuah fenomena korupsi di bidang peradilan (justice sector corruption). Ia bermaksud melihat peristiwa UTG-gate dalam bingkai yang lebih luas — UTG adalah inisial Urip Tri Gunawan.

Secara umum, korupsi peradilan dipahami sebagai perbuatan-perbuatan koruptif yang dilakukan oleh atau melibatkan pihak-pihak yang menjadi bagian dari sistem peradilan. Lebih lanjut, korupsi peradilan tidak hanya menyangkut lembaga pengadilan dan hakim, namun juga terkait dengan lembaga kepolisian, kejaksaan, serta advokat. Di Indonesia, fenomena seperti ini secara populer dikenal dengan istilah “mafia peradilan.” Survei yang diselenggarakan oleh Transparency International pada 2006 menyatakan bahwa 50 persen responden menganggap sistem hukum di Indonesia korup.

Mary Noel Pepys, pengacara spesialis korupsi peradilan dari Amerika Serikat, mengidentifikasi bahwa korupsi peradilan disebabkan oleh berbagai faktor. Dan faktor yang relevan dengan UTG-gate adalah intervensi eksternal dan toleransi sosial terhadap korupsi.

Melalui intervensi, pihak luar langsung menyerang sendi-sendi penegakan hukum. Ini berkaitan dengan prinsip independensi lembaga peradilan.

Dalam kasus BLBI, intervensi yang dilakukan oleh pihak di luar lembaga penegak hukum memperoleh legitimasi formal, yakni Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan PKPS. Inpres ini dikenal pula dengan nama “Inpres Release & Discharge (R&D).”

Arie Siswanto menegaskan bahwa inpres ini bersifat interventif terhadap penegakan hukum dalam kasus BLBI, karena memberikan perlindungan tidak wajar terhadap obligor BLBI. Berdasarkan Inpres R&D, obligor BLBI akan dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Ironisnya, mereka hanya diminta membayar sebagian dari kewajibannya, yakni 30 persen secara tunai, dan kemudian memperoleh Surat Keterangan Lunas (SKL). Bagi para obligor yang perkaranya telah disidangkan, SKL akan dijadikan bukti baru (novum), yang bermuara pada pembebasan mereka.

Bentuk intervensi lain diduga terjadi dalam bentuk “pembicaraan di kabinet.” Kejaksaan Agung akhirnya mengeluarkan perintah penghentian pengusutan perkara BLBI. Arie Siswanto menyimpulkan intervensi-intervensi semacam ini menempatkan lembaga penegak hukum pada posisi yang sulit.

Faktor toleransi sosial terhadap korupsi sesungguhnya menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Masyarakat akan mendorong praktek-praktek koruptif ketika mereka abai terhadap korupsi. Atau yang lebih buruk lagi, justru terlibat dalam perilaku yang melestarikan korupsi peradilan.

Bagaimana dengan peran pers? Yunantyo Adi Setyawan mengatakan bahwa pers memiliki peran besar dalam pemberantasan korupsi, kendati sesungguhnya ada banyak kendala-kendala yang sulit dihindarkan. Oleh karena sebab-sebab tertentu, dari internal maupun eksternal, pers tidak bisa sempurna mengungkap masalah-masalah korupsi.

Yunantyo Adi Setyawan mengatakan bahwa dalam situasi ekonomi yang serba kapitalis, “virus UTG” juga merambah ke dunia pers. Tak dapat dipungkiri, tidak semua institusi media bekerja secara maksimal dalam gerakan pemberantasan korupsi. Wartawan maupun pemilik perusahaan media tidak selamanya bisa imun terhadap suap. Ia mengetahui hanya segelintir media yang melarang wartawannya menerima “amplop” dan memberikan sanksi tegas bagi yang melakukannya.

Bagaimanapun, dalam kadar tertentu, “amplop” itu bisa berfungsi sebagai suap, karena bisa melemahkan daya kritis wartawan dalam peliputan. Jadi, sebenarnya persoalan ini lebih pada komitmen pers untuk menjaga kehormatan profesi jurnalistik dan dunia jurnalisme.

Yang lebih serius dari suap adalah pemerasan. Di kalangan sendiri dan pihak-pihak yang berrelasi dengan para pekerja media itu, ada olok-olok bagi individu dan kelompok wartawan yang secara vulgar memanfaatkan status kewartawanannya untuk melakukan ancaman dan pemerasaan pada narasumber, yakni “wartawan bodrex.” Biasanya, mereka mendatangi orang-orang yang mereka nilai punya masalah dan mengancam akan memunculkan masalah itu ke permukaan lewat pemberitaan media. Para “wartawan” ini menawarkan jasa untuk tidak memuat masalah itu, asal diberi imbalan uang.

Yunantyo Adi Setyawan mengaku tidak tahu persis kapan istilah “wartawan bodrex” lahir. Tapi dari cerita yang beredar di kalangan wartawan, istilah itu terinspirasi iklan obat sakit kepala yang muncul di awal tahun 80-an. Pada iklan itu ada kalimat “pasukan bodrex datang” dan “pasukan bodrex menyerang.”

postingan ini telah dimuat di Scientiarum.com

Iklan

Tentang bambang triyono

saya merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara, yang kesemuanya laki-laki. kakak pertama saat ini telah menjadi seorang perawat, ke dua, guru SMP, sibungsu sebentar lagi jadi artis di Ibu Kota, sedangkan saya sendiri saat ini baru mau menyelesaikan kuliah di UKSW salatiga. kendati demikian, kendala finansial menghambat studi saya, maka untuk saat ini dengan terpaksa tidak dapat mengikuti kuliah semester ganjil. saya di lahirkan di Boyolali, 30 Maret 1979. ibu saya bernama Umayah sedangkan bapak Soemardjo. beliau lah yang membimbing kami hingga akhirnya secara perlahan-lahan dapat dikatakan berhasil. 3 dari empat saudara saya berhasil menyelesaikan studi (S1). sebenarnya saya sangat berharap studi (S1) ini segera selesai. sehingga apa yang saya cita-citakan dapat tercapai......dengan demikian ortu benar-benar bangga pada anak-anaknya yang telah dibesarkannya selama ini. "amin" barangkali saya ini anak yang paling banyak berhutang budi ama ortu, maka itu saya ingin mewujudkan impian saya....yang nantinya dapat membahagiakan ke dua orang tua saya dan saudara-saudara saya." insya Allah" demikian sekilas data diri saya, yang sewaktu-waktu dapat saya ubah sesuai keinginan saya. salam, bambang triyono
Pos ini dipublikasikan di news dan tag , , , , , , , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Ketika Penegakan Hukum Jadi Komuditas

  1. advokatku berkata:

    mengagumkan memang …. salut untuk blognya

  2. Bintang Raya berkata:

    yah…begitu lah realitas yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

    terimakasih atas atensinya….bung.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s